ijazah instan ?

Ijazah instan ?

(suatu bukti kesalahan sistim pendidikan di Indonesia)

By Asri Wijayanti.

Empat hari ini Jawa Pos menulis secara lengkap suatu praktek jual beli ijazah palsu. Memang pernah ada iklan yang patut diragukan dari sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang menawarkan program studi yang sudah terakreditasi dengan biaya pendaftaran RP. 100.000, uang pangkal Rp. 1.000.000, SPP perbulan Rp. 100.000, sudah mencakup semuanya. Bagaimana cara pengelolaan keuangan untuk proses pembelajarannya ? Dengan rasio mahasiswa 25 orang per program studi mustahil dapat mengatasi semua kebutuhan.

Suatu berita yang tidak mengejutkan di dengar, bahkan saat dua puluh tahun yang lalu. Berita ini, dari sudut pandang lain merupakan suatu berita yang menyayat hati. Tatkala ijazah sebagai lambang formal, sebagai bukti otentik bukti yang diakui keabsahannya secara hukum, secara formil yuridis sah, tetapi secara materiil tidak mempunyai nilai bahkan nol besar. Mengapa ini terjadi di negara Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai sumber atau pandangan hidup bangsa ? Sila pertama Ketuhanan yang maha Esa. Semua perbuatan yang kita lakukan adalah suatu perwujudan atas persembahan kepada Allah SWT. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Petikan putusan atau penetapan hakim di Indonesia selalu diawali dengan kalimat : “ Demi keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa”. Perasaan malu yang sangat dalam pada diri ini akan tabiat bangsa Indonesia.

Memang sebagian besar tenaga kerja Indonesia adalah unskill labour, mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini berarti hanya sangat sedikit sekali penduduk yang mengenyam pendidikan sampai S1. Di sisi lain, tuntutan pangsa kerja di Indonesia adalah mereka yang mempunyai gelar Sarjana. Untuk saat ini, gelar S1 sudah bukan suatu gelar yang dikagumi. Perkembangan membawa pandangan masyarakat untuk dapat meraih gelar yang lebih tinggi S2, bahkan S3. Bahkan untuk saat ini apabila lulusan S1 tidak mempunyai kompetensi sesuai keilmuannya, di pasar kerja mungkin hanya menduduki posisi operator produksi saja, sama dengan kondisi dua puluh tahun lalu posisi itu diisi lulusan SD / SMP.

Siapakah yang patut disalahkan terhadap kasus ini ? Rektor, Dekan dari PTS yang bersangkutan ? Kopertis ? atau Mentri Pendidikan Nasional ? terakhir ataukah Presiden Republik Indonesia wajib mempertanggung jawabkan hal ini ? atau cukup si pembeli dan penjual ijazah palsu itu saja ?

Secara sangat sederhana hanya pembeli dan penjual ijazah palsu itu saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan itu memenuhi rumusan delik pemalsuan surat. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 KUH Pidana. Disebutkan :

Pasal 263.

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di. ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264.

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:

1o. akta-akta otentik;

2o. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3o. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4o. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam nomor 2'. dan 3o, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5o. surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak asli atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ijazah merupakan salah satu bentuk suatu akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan ijazah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan, si pelaku diancam penjara paling lama delapan tahun. Pertanyaan kemudian siapa sajakah yang dapat dihukum ? ya mereka yang melakukan perbuatan pemalsuan ijazah. Pertama adalah si penandatangan ijazah yaitu Rektor dan Dekan kemudian semua orang yang turut melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana itu. Apabila benar ijazah itu diberikan kepada orang yang sama sekali bukan dan tidak pernah menjalani proses pembelajaran oleh Rektor dan Dekan, maka Rektor dan Dekan sudah dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Sedangkan orang yang membantu melaksanakan perbuatan pidana, ancaman hukumannya dikurangi sepertiganya, berdasarkan Pasal 55-57 KUH Pidana.

Cukupkah hanya sampai si pelaku ? TIDAK . Adanya ijazah palsu merupakan suatu bukti kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia sudah meraih kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, berarti umur kemerdekaan sudah mencapai 63 tahun. Suatu usia yang cukup tua. Jika dia orang sudah memasuki usia pensiun. Namun apakah pendidikan sudah dinikmati oleh bangsa Indonesia ? belum. Pendidikan sangat mahal. Bahkan dengan adanya perubahan Perguruan Tinggi Negeri sebagai suatu Badan Hukum Milik Negara lebih memperuncing suasana. Tiket masuk suatu program studi PMDK mandiri atau dulu disebut program ekstensi dapat berkisar antara 35 juta – 75 juta. Mereka yang masuk melalui jalur itu, kebanyakan gagal di perjalanan perkuliahan karena kemampuannya rendah, tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan lancar. Suatu jumlah yang relatif sangat mahal ditengah dilema antri bantuan langsung tunai dan kasus tewasnya 21 wanita yang antri zakat maal di Pasuruan.

Kedudukan seorang guru hanya cukup bangga dengan syair lagu Hymne Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Hal ini sangat bertentangan dengan kondisi bangsa Jepang saat Hirosima dan Nagasaki di bom oleh Sekutu. Pertanyaan kaisar Jepang saat itu adalah Berapa sensei yang meninggal ? Apa langkah kita untuk mempercepat lahirnya sensei baru ? Anggaran pendidikan menduduki posisi penting. Banyak buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Al hasil majulah bangsa Jepang. Karya seseorang sangat dihargai, dengan biaya pengurusan HAKI ditanggung negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Kasus Umar Bakri mendominasi guru di Indonesia. Sampai ada iklan di TV sang Kepala sekolah SD harus rela menjual sepeda motor butungnya dan bekerja sebagai pemulung untuk membayar biaya perawatan rumah sakit anggota keluarganya. Guru bantu di sekolah dasar terpencil tidak menerima gaji selama berbulan-bulan ? Inikah bangsa yang menghargai ilmu ? Ternyata bukti menunjukkan bukan ilmu yang penting dalam kehidupan ini. Mencari ilmu bukan suatu ibadah. Tidak ada kenikmatan dalam mencari ilmu. Inilah potret bangsa kita yang bangga dengan kemunafikan. Predikat gelar kesarjanaan lebih nikmat dirasakan, bukan ilmu yang bermanfaat.

Bangsa kita telah mengalami krisis mental berkepanjangan. Sudah menjalar ke semua lini. Sangat memalukan jika dikatakan korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap hal ini ? Pemimpin bangsa, yaitu Presiden Indonesia, siapapun orangnya. Sang pemimpin bangsa akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Mengapa sampai ada ijazah palsu? Perkuliahan fiktif cuma dengan biaya Rp 4 juta – Rp. 12 juta. Apakah ilmu seharga itu ? Sangat kecil nilainya jumlah itu apabila dibandingkan dengan hakekat memiliki ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang diperoleh dengan suatu proses yang jujur. Proses yang mendasarkan pada kemampuan diri sendiri, bukan dengan jalan menipu. Tidak akan ada artinya ijazah tanpa dibarengi kemampuan ilmu yang terekap dalam transkrip nilai. Tinggal menunggu waktu saja untuk memetik hasil kebohongan itu. Tidak akan ada manfaatnya, apabila dipakai dasar sebagai syarat administratif mencari pekerjaan atau jabatan politik, termasuk bagi sang anggota DPR/ DPRD yang terhormat yang telah menipu rakyatnya. Dapat dipastikan pejabat yang menggunakan ijazah palsu pastilah dalam bekerja tidak akan pernah berpikir bahwa bekerja adalah suatu pelaksanaan ibadah. Yang terpikir hanyalah,” bagaimana memanfaatkan momen mumpung masih menjabat”. Kerangka inilah yang menjadi sebab mengapa angka golput pada pilkada terus meningkat. Rakyat sudah tidak mempercayai sang wakilnya. Mereka adalah pembohong.

Sistim pendidikan harus segera direvisi, harus dibuat naskah akademis dalam setiap perumusan peraturan perundangan tentang pendidikan nasional. Ada perasaan harapan senang dengan kenaikan dana pendidikan nasional menjadi 20 %. Itupun harus melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk apakah kenaikan dana itu? Alokasi kenaikan dana yang asal-asalan tanpa mendasarkan pada kebutuhan pendidikan yang berkualitas, tentu akan sis-sia. Suatu proyek akan terbayang pada benak pikiran kita. Siapakah pemegang proyeknya? Hal ini sudah menjadi rahasia umum di setiap rapat yang berkaitan dengan anggaran di gedung DPR/DPRD. Banyak orang yang bukan anggota dewan terhormat, berdiri di luar ruang sidang untuk melakukan win win solution bagi kepentingannya. Amplop tersembunyi sudah dipersiapkan bagi anggota rapat.

Ubahlah sistim ini, secepat apa yang dapat kita lakukan. Perubahan harus dimulai dari atas. Kejujuran harus dimiliki oleh si pengemban kewenangan, mulai dari pembentuk Undang-Undang hingga yang menerapkan peraturan. Tindak tegas siapapun yang terlibat dalam ijazah palsu. Ciptakan mekanisme pengawasan yang bagus dengan orang yang mempunyai jiwa dan mental yang baik. Dan yang terakhir revisi sistim pendidikan kita. Dari sistim pendidikan yang mendasarkan bukti fisik (ijazah) ke arah kompetensi anak didik. Kompetensi akan moral dan ilmu pengetahuan. Kompetensi moral hanya bisa dicapai dengan menerapkan ajaran agama ke dalam sistim pendidikan. Agama seharusnya menjadi landasan setiap mata pelajaran atau mata kuliah, bukan menjadi bidang pelajaran atau nama mata pelajaran. Memiliki ilmu pengetahuan tanpa dibarengi moral yang baik, akan hancurlah bangsa Indonesia.

Ingatlah kembali wahai para guru …. (Dosen adalah guru)….anda mempunyai tanggung jawab mengajar dan mendidik). Tepatlah kiranya, untuk saat ini kita katakan apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa dan negara Indonesia bukan apa yang dapat kita peroleh dari negara.

Tetaplah semangat !!!

---

[1] Dosen Kopertis wil VII dpk FH Univ Muhammadiyah Surabaya, mahasiswa S3 Ilmu HukumUnair

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU SUIGENERIS

BAB I

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU SUIGENERIS

1. Ilmu hukum yang suigeneris

Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (sui generis). Ciri ilmu hukum sebagai sui generis : karakter normatif ilmu hukum, Terminologi ilmu hukum, Jenis ilmu hukum, Lapisan ilmu hukum. Dari sudut kualitas sulit dikelompokkan dalam Ilmu Pengetahuan Alam atau dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pengelompokan yang kurang tepat bagi Ilmu Hukum ke dalam Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai pengaruh di bidang akademis. Gelar yang diberikan pada Strata dua (S2) ternyata mengalami perkembangan. Mulai dari Magister Science (MS), Magister Humaniora (M Hum) terakhir menjadi Magister Hukum (MH).

Ketidakpastian ini menurut Philipus M Hadjon, merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai keracuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum. Sebagian yuris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum yang tidak ditangani secara profesional. Pendidikan hukum tidak jelas arahnya.[1]

Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (sui generis). Ciri ilmu hukum sebagai sui generis, adalah :

1. Karakter normatif ilmu hukum

2. Terminologi ilmu hukum

3. Jenis ilmu hukum

4. Lapisan ilmu hukum[2]

2. Karakter normatif Ilmu Hukum

Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang suigeneris. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika dalam tataran dogmatic hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk problem solving . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu.

Tidaklah cukup suatu penelitian hukum hanya melihat adanya perbedaan antara norma dan kenyataan di masyarakat. Di dalam kajian Ilmu Hukum haruslah mementingkan metode penelitian yang berlaku di dalam Ilmu Hukum sendiri.

Kesalahan selanjutnya dikatakan oleh Philipus M Hadjon bahwa mereka memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (Statistik), serta merta penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif.[3] Penelitian kualitatif ataupun kuantitatif termasuk ke dalam kategori Ilmu a posteriori. Sedangkan Ilmu Hukum merupakan suatu Ilmu a priori. Antara Ilmu a priori maupun a posteriori sama-sama mencari hukum, prinsip, rumusan dalam mengendalikan seluruh detil dan partikular pengetahuan. Disebutkan oleh Muhamad Zainuddin tentang pengertian Ilmu a posteriori adalah rangakaian pengetahuan yg diperoleh dari pengamatan inderawi dan eksperimen. Sedangkan Ilmu a priori : rangakaian pengetahuan yg diperoleh tidak dari pengamatan inderawi dan eksperimen tapi bersumber dari akal sendiri.[4] Penekanan dari perbedaan itu dari sudut pandangnya, bersumber dari panca indera atau bukan. Adapun karakteristik pengetahuan secara umum dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi criteria :

1. logico hipotetico verificative

2. generalized understanding.

3. theoretical construction

4. information about why and how (something behind).[5]

Karakteristik ilmu

Diterima nalar pembaca

logico hypotetico verificative … didukung bukti

(tdk selalu yg tampak)

diuji

generalized understanding.

- pembaca bisa membayangkan urutan peristiwanya ,

- punya makna reproducable

- dapat diulang / dilakukan juga di tempat yang lain

theoretical construction

- teori : penjelasan hubungan dua konsep/variable/kejadi

- cara : deduktif, induktif , dpt didukung comparacy,

analogy, syntesis

information about why and how --- diskripsi

Bentuk kejanggalan itu secara umum ada tiga yaitu adanya kata Tanya dalam rumusan masalah, sumber data, serta populasi. Ketiga kejanggalan itu memaksakan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif.

Kejanggalan pertama yaitu adanya keharusan rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kata-kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif.[6] Pertanyaan yang boleh di dalam penelitian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat di jawab “ya” atau “tidak. Apabila pertanyaan dijawab dengan ya maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Ya . Dengan demikian akan dicari alasannya. Alasan dari jawaban itu harus berpangkal dari ketentuan norma hukum tertentu. Contoh pertanyaan hukum adalah : Apakah pembantu rumah tangga berhak atas ketentuan upah minimum propinsi / kota ? Pertanyaan itu hanya dapat dijawab ya atau tidak tidak mungkin dijawab dengan ya dan tidak. Dalam hal ini asas-asas logika dapat diberlakukan. Hal ini akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya.

Kejanggalan kedua yaitu berkaitan dengan bahan hukum. Oleh Philipus M Hadjon dikatakan bahwa sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data.[7]

Kejanggalan ketiga yaitu berkaitan dengan Populasi dan sampling. Oleh Philipus M Hadjon dikatakan bahwa seorang peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang. Dia harus melihat keterkaitan undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif.[8] Penelusuran penelitian hukum lebih dikenal dengan system penarikan peraturan atau norma hukum secara vertical dan horizontal. Dapat dengan ketentuan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Supaya memudahkan pemahaman dapat dijelaskan dalam Skema di bawah ini :

Ketentuan hukum yang lebih tinggi

UUD

Kasus yang sedang dihadapi

UU……. Pasal ……. Dari UU No… Tahun….. UU

Ketentuan di bawahnya

Peratuan Pemerintah

Peraturan Presiden

a. Hukum kebiasaan

b. Yurisprudensi

c. Traktat / perjanjian

d. Doktrin

Penelusuran aturan hokum

Apabila kita melakukan penelitian atau kajian Ilmu Hukum maka metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum. Ada dua pendekatan ialah :

a. Pendekatan dari sudut falfasah ilmu

b. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum.[9]

Untuk menjelaskan hakikat keilmuwan hukum apabila pendekatan ditinjau dari sudut falfasah ilmu, dapat digambarkan dalam skema 5 di bawah ini :

1. Pandangan positivistis ….Ilmu empiris - sociolological jurisprudence - socio legal jurisprudence Ilmu hukum empiris - penelitian kualitatif-kuantitatif ( the gab is described but is rarely explained ) 2. Pandangan normatif Ilmu normatif Ilmu hukum normatif

Skema 6 : Pendekatan falsafah ilmu

Pendekatan dari sudut teori hukum di bagi atas tiga lapisan utama, yaitu : dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Diantara ketiga lapisan ilmu hukum semuanya memberikan dukungan pada praktik hukum. Ilmu mencakup aspek proses (scientific research), prosedural (scientific method) dan produk (scientific knowledge). Ketiganya membentuk segi tiga konotasi ilmu (the trifold connotation of science).[10] Memang pegelompokan ilmu terdapat bermacam- macam pendapat. Shidarta membagi ilmu pada dasarnya ada dua yaitu ilmu formal dan ilmu empiris (Ilmu Positif). Perbedaan ilmu- ilmu Formal dan empiris tampak dalam tabel 7[11] di bawah ini :

	Ilmu-Ilmu Formal	Ilmu-Ilmu Empiris
Hal yang diselidiki	Sistem penalaran dan perhitungan	Gejala Faktual
Pendekatan kebenaran	Formal	Material
Pengetahuan yang dihasilkan	Apriori	Aposteriori
Ilmu yang termasuk kelompok ini	Logika, Matematika dan teori sistem	Ilmu-Ilmu Alam (Naturwissenchsften) dan Ilmu-Ilmu kemanusiaan ( Geites-wissenchsften)

Tabel 7 : Perbedaan lmu Formal dan Empiris.

Menurut van Melsen, Ilmu Hukum pada hakikatnya adalah seni praktis yang berasal dari keperluan kongkrit untuk mengadili (seni kehakiman). Terhadap terjemahan dari pendapat van Melsen ini seharusnya “ars”tidak diartikan sebagai seni kehakiman tetapi sebagai kemampuan berkeahlian hukum di bidang kehakiman. Ilmu Praktis merupakan lawan dari ilmu teoritis. Perbedaan antara ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis dapat digambarkan dalam tabel 8 di bawah ini :

	Ilmu-Ilmu Teoritis	Ilmu-Ilmu Praktis
		Nomologis	Normologis
Dalil logika	Bisa kausalitas /imputasi	Kausalitas	imputasi
Contoh ilmu yang termasuk kelompok ini	Ilmu- Ilmu formal dan ilmu-ilmu empiris	Ilmu kedokteran, Ilmu Tekhnik, Ilmu Managemen, Ilmu Komunikasi, Palemologi.	Otoritatif : ilmu Hukum Non otoritatif : Etika Pedagogi
Tujuan	Sekedar menambah pengetahuan	Menawarkan penyelesaian atas suatu yang problema konkret
Penggunaan produknya	Produknya tidak digunakan sendiri untuk memecahkan problema konkret ( diserahkan kepada ilmu lain untuk menggunakannya)	Produknya merupakan tawaran penyelesaian langsung atas suatu problem konkret.
Kerjasama dengan ilmu lain	Cenderung tidak dilakukan (monodisipliner)	Menjadi keharusan (multidisipliner)
Kandungan seni	Tidak mengandung sifat seni (ars)	Mengandung sifat seni (ars).

Tabel : Perbedaan ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis

Dari table di atas, posisi Ilmu Hukum tampaknya memang merupakan bagian dari ilmu praktis yang normologis. Pendapat itu kurang tepat. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika dalam tataran dogmatic hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk problem solving . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu.

3. Terminologi Ilmu Hukum

Apabila kita berbicara mengenai terminology ilmu hukum maka kita akan menelursuri kembali asal kata dasi suatu istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut :

- Rechtswetenschap (Belanda)

- Rechtstheorie (Belanda)

- Jurisprudence (Inggris)

- Legal science (Inggris)

- Jurisprudenz (Jerman) [12]

JJ.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut [14] :

	Pandangan positivistic : ilmu hukum empirik	Pandangan normatif : Ilmu hukum normatif
Hubungan dasar	Subyek – obyek	Subyek – subyek
Sikap ilmuwan	Penonton (toeschouwer)	Partisipan (doelnemer)
PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya informative atau empiris	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode yang bisa diamati panca indra	Juga metode lain
Moral	Non kognitif	Kognitif
Hubungan antara moral dan hukum	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

Skema : perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif

Tentang penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis, ternyata masih belum ada kesepakatan diantara ahli hukum. Masih ada perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar, antara koherensi dengan pragmatis. Mereka berpendapat, apabila suatu aturan hukum dibuat dengan hanya mendasarkan teori kebenaran yang pragmatis, akan mengakibatkan timbulnya kesesatan. Sebagai contoh pada wakil rakyat kita yang duduk di DPR, apabila mereka akan menggunakan dasar kebenaran pragmatis dengan menekankan hanya pada konsensus di antara anggota DPR tanpa memperhatikan konsep dan teori hukum akibatnya produk hukum jauh dari rasa keaadilan. Hal ini mengingat suara wakil rakyat kita yang duduk di DPR hanya menyarakan suara Partai atau ada kepentingan di balik itu. Tetap kebenaran yang dipakai adalah koherensi. Prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan yang seharusnya.

5. Lapisan Ilmu Hukum

Filsafat Hukum

Grodbegrippen, reflektif, spekulatif

meta - teori meta – teori

Teori Hukum

Algemene begrippen, analitis, normatif-empiris

Sebagai jembatan dari algemene rechtsleer

Isi : asas hukum dari sistem hukum

Dogmatik Hukum

technischjuridisch begrippen, tekhnis yuridis, normatif

teori teori teori

Hukum Positif

ARS

Pembentukan hukum Penerapan hukum

interpretasi, kekosongan hukum, antinomi, norma kabur

Legal problem solving

Menurut Philipus M Hadjon, dogmatic hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah problem solving. Dengan demikian, dogmatic hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah legal problem solving. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan ars, yang merupakan ketrampilan ilmiah. Ars itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving. Ars yang dimaksud adalah legal reasoning atau legal argumentation, yang hakekatnya adalah giving reason.[16] Giving reason dapat dilakukan dengan melalui tahap pembentukan hukum positf atau penerapan hukum positif. Pada pembentukan hukum pada dasarnya dilakukan apabila norma hukum positif belum ada. Pada penerapan hukum dilakukan apabila noema hukum positif sudah ada untuk diterapkan pada suatu kasus yang ada tetapi masih memerlukan interpretasi, kekosongan hukum, antinomi, norma kabur.

Latihan

1. Apa yang dimakksud dengan ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis ? Jelaskan. 2. Di dalam pengelompokan ilmu, ilmu hukum termasuk dalam kelompok bidang ilmu apa ? Jelaskan berdasarkan pendapat ahli hukumnya ! 3. Dalam kepustakaan Indonesia, Ilmu Hukum sering disalah artinya dengan Rechtswetenschap (Belanda), Rechtstheorie (Belanda), Jurisprudence (Inggris), Legal science (Inggris) dan Jurisprudenz. Jelaskan perbedaan istilah-istilah itu ! 4. Berikan contoh kasus penelitian Sociological jurisprudence dan Socio – legal studies ! 5. Jelaskan mengenai lapisan ilmu hukum serta hubungan antara lapisan itu dengan menyebut karakteristiknya ! 6. Apakah ars dapat diartikan sebagai seni ? legal argumentation pada dasarnya merupakan suatu ars. Jelaskan arti dari kalimat itu !

Daftar Pustaka

AGM van Melsen, Ilmu Pengetahuan dan tanggung jawab kita, terjemahan K Bertens ,Gramedia, Jakarta, 1985.

Asri Wijayanti, Efektivitas Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 dalam peningkatan hubungan industrial, Penelitian yang dibiayai DP2M Dikti, 2007.

Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, What is rechtsteorie ?, Kluwer Antwerppen, 1982.

Lord Lloyd O Hamstead dan MDA Freeman, dalam Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, ELBS/Steven, 1985.

Muhamad Zainuddin, Metode Sains, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006.

-------, Metode Penelitian, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, UGM Press, Surabaya, 2005.

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke indonesiaan,Utomo, Bandung, 2006.

Siti Rachmana Bintari, “Pengaruh berlakunya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kawin dampulan di Kabupaten Dati II Bojonegoro”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1991.

---

[1] Ibid

[2] Ibid.

[3] Philipus M. Hadjon, Op.cit., hal 2.

[4] Muhamad Zainuddin, Metode Penelitian, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006, hal. 8.

[5] Ibid.

[6] Ibid

[7] Ibid.

[8] Ibid,

[9] Ibid.

[10] Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke indonesiaan,Utomo, Bandung, 2006, hal. 41.

[11] Ibid., hal 43.

[12] Philipus M Hadjon, Ibid.

[13] Peter Mahmud Marzuki, op. Cit., hal. 20.

[14] Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hal 127.

[15] Ibid., hal 10.

[16] Ibid., hal 12.